Food Estae di Lahan Eks-PLG, Akankah Berhasil?

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Cocok atau tidaknya pengelolaan lahan gambut bergantung pada banyak aspek. Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, dapat dirangkum di empat aspek: kesesuaian iklim dan tanah, kelayakan infrastruktur, teknologi, dan sosial ekonomi. Lebih luas lagi, postingan KLP kami merangkum faktor penentu keberhasilan proyek lumbung pangan yaitu ketersediaan infrastruktur, kelembagaan, rekayasa sosial, serta inovasi. 

Salah satu yang menarik dari webinar yang diadakan Pantau Gambut ini adalah penjelasan dari Rektor Universitas Palangkaraya, yang juga merupakan ‘warga gambut lokal’ sehingga mengikuti perkembangan pemanfaatan gambut beberapa dekade akhir. Sebagian wilayah gambut di Kalimantan sejak tahun 1980-an sudah dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai lahan penghasil pangan dengan sistem handil. Kesuksesan inilah yang menginspirasi proyek dengan skala lebih luas, termasuk Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) di 1983 dan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) di 1995. Namun, melihat track record yang sudah ada, yang perlu ditekankan adalah, walaupun lahan gambut bisa diupayakan untuk pertanian, haruslah melalui studi kelayakan yang jujur. Target-target dengan angka tinggi yang menempel pada proyek besar dan ambisius hanya akan membawa kegagalan pada usaha pemanfaatan gambut. 

Hal ini didukung oleh kedua narasumber lain yang sudah sering terlibat program pengelolaan gambut. Nyoman Suryadiputra, direktur Wetlands Indonesia yang dahulu pun memonitoring pelaksanaan PLG, beropini bahwa praktik kearifan lokal (handil, donor, dkk) mungkin cocok saat diterapkan dulu saat ekosistem mendukung. Namun, praktik pertanian yang berkembang saat ini, terutama di konsesi sawit, telah mengubah tatanan hidrologi di wilayah hidrologis gambut sehingga resiko dampak negatifnya jadi lebih besar. Klaim pemerintah bahwa lahan food estate Kalimantan adalah aluvial (hasil endapan lumpur) bisa jadi bermula dari fakta bahwa lahan yang dipakai merupakan eks-PLG di mana lapisan gambutnya sangat terkikis – bahkan habis.

Sejatinya, salah satu akar permasalahan pemanfaatan lahan gambut, termasuk rencana food estate di Kalimantan, adalah kurangnya keterbukaan pemetaan wilayah dan studi kelayakan terkait. Jika dilihat dari perencanaan sekarang, dikhawatirkan lahan-lahan yang seharusnya menjadi areal pertanian pangan malah dialihfungsikan – tidak banyak yang sadar bahwa beberapa situs lahan rencana food estate dikelilingi lahan sawit. Keterbukaan perencanaan food estate ini akan semakin penting saat atensi untuk program ini mulai meredup, karena bukan tidak mungkin, pemerintah, warga, atau stakeholder terkait lain akan berpaling ke business as usual.

Topik

Sumber

Artikel Lainnya

Scroll to Top