Saat Pertanian Kelapa Indragiri Hilir Membutuhkan Lebih dari Sekadar Solusi Instan

Kelapa telah lama menjadi identitas sosial budaya dan ekonomi pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang juga dikenal sebagai “Hamparan Kelapa Dunia”. Namun, banyak yang tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut juga terkenal sebagai “Negeri Seribu Parit” yang turut dikembangkan oleh warga pendatang dari komunitas Bugis dan Banjar. Dengan 85% wilayah kabupaten tersebut terdiri dari ekosistem lahan gambut pasang surut, petani kecil sangat bergantung pada sistem parit yang dikelola masyarakat untuk mengatur tinggi muka air. Hal ini pada akhirnya membentuk bagaimana generasi ke generasi mengolah lahan, mengelola hidrologi, dan mempertahankan mata pencaharian mereka.

Selain itu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa utama di Indonesia. Namun, data BPS yang dirujuk dalam studi terbaru Tay Juhana Foundation (TJF) mencatat bahwa produksi kelapa menurun, dari sekitar 355.000 ton pada 2012 menjadi sekitar 311.000 ton pada 2024. Hal ini merupakan fokus utama dari riset yang dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pertanian kelapa di lahan gambut, petani, tengkulak, pemerintah desa, dan aktor lainnya bekerja mulai dari tingkat perkebunan.

Studi ini mengeksplorasi sembilan desa di lima kecamatan yang memiliki perbedaan dalam hal kelembagaan, pengelolaan air, dan akses pasar, dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem (systems thinking) yang memandang sistem pertanian sebagai jaringan yang saling terhubung serta menunjukkan bagaimana faktor biofisik, ekonomi, dan sosial saling memengaruhi secara terus menerus dari waktu ke waktu, bukan sebagai masalah yang terisolasi.

Wawancara mendalam dengan 70 informan dan tiga diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD), yang dilanjutkan dengan tujuh lokakarya Group Model Building, menunjukkan bagaimana permasalahan saling berkorelasi. Masalah yang teridentifikasi di desa-desa di Pulau Burung, wilayah utara kabupaten tersebut, misalnya; perkebunan masyarakat yang hanya dapat dijangkau melalui jalur perairan. Desa-desa di wilayah ini menerapkan skema Nucleus Estate and Smallholder (NES)—yang secara lokal dikenal sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR)—di mana perusahaan komersial pusat (inti) beroperasi berdampingan dengan petani mitra (plasma), menggunakan pengelolaan air berbasis kanal bersama. Di sisi lain, sebagian besar desa lainnya memiliki permasalahan lainnya yang saling terhubung dengan sistem perkebunan petani yang lebih bergantung pada sistem petani swadaya (independen) dan pengaturan air melalui parit tradisional.

Tiga Pola Sistem, Satu Contoh Kasus

Penelitian ini menunjukkan adanya tiga pola yang berulang jika mengacu pada Causal Loop Diagram (CLD) yang dihasilkan dari penelitian.

Kompleksitas sistem pertanian kelapa di lahan gambut Indragiri Hilir yang digambarkan melalui Causal Loop Diagram (CLD). Sumber Foto: Tay Juhana Foundation/Ratu Nabillah

Pergeseran beban 

Pertama, solusi instan (quick fixes) memang meredakan permasalahan pembiayaan  jangka pendek, namun hal tersebut justru memperdalam ketergantungan pada tengkulak. Ketika dana menipis akibat panjangnya masa tunggu panen kelapa, pembayaran di muka oleh tengkulak menjadi pilar penopang yang praktis. Di wilayah utara, di mana banyak perkebunan hanya dapat dijangkau melalui jalur air, tengkulak mengumpulkan hasil panen menggunakan perahu pompong tradisional melalui jaringan air sebelum hasil panen tersebut sampai ke industri pengolahan. Petani yang menerima pinjaman finansial ini secara tidak langsung terikat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang sama, di mana komoditas mereka telah "ditandai" bahkan sebelum dipanen—sebuah siklus yang menurunkan daya tawar dan margin keuntungan petani, serta semakin memperkuat ketergantungan mereka.

Batas pertumbuhan

Investasi awal untuk peremajaan tanaman (replanting), sarana produksi (input), dan infrastruktur parit memang meningkatkan produktivitas pada awalnya. Namun, kenaikan biaya, kebutuhan dana, serta tuntutan pengelolaan kondisi lahan gambut yang sesuai, memperlambat kemajuan tersebut karena waktu tunggu panen yang panjang. Hal ini mendorong petani beralih ke sistem tumpang sari untuk mendapatkan pemasukan yang lebih cepat sehingga turut berdampak pada perubahan kepadatan tanaman. Di saat yang sama, penurunan muka tanah gambut (peat subsidence) yang berlanjut meningkatkan risiko banjir dan genangan air yang merusak tanaman serta memerlukan pemeliharaan hidrologi berkelanjutan yang berbiaya tinggi. 

Bergantung pada Komoditas dengan Pola Kepastian 

Sebaliknya, keberhasilan dalam pola yang berkelanjutan bergantung pada bagaimana kelapa dan kelapa sawit bersaing memperebutkan lahan pertanian rumah tangga yang terbatas—masing-masing diperkuat oleh kondisi yang berbeda tanpa harus saling menggantikan. Di sisi lain, kelapa tetap mempertahankan eksistensinya karena terikat kuat dengan identitas budaya lokal, pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, serta pilihan agroforestri yang fleksibel dalam menopang mata pencaharian petani kecil.

Kegiatan memilah dan menangani hasil panen kelapa di titik pengumpulan. Sumber Foto: Tay Juhana Foundation/Narinda Marsha

Lebih dari Solusi Jangka Pendek

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini mengajak kita melihat lebih jauh dari solusi yang berdiri sendiri. Solusi jangka pendek tersebut dapat memperdalam kebutuhan atau permasalahan pada akar yang sama. Ketergantungan pada pembiayaan perantara kemudian berdampak pada melemahnya posisi tawar petani di pasar dan menipisnya margin. Sebagian besar respons yang ada, mulai dari pembiayaan perantara hingga pengendalian hama yang bersifat reaktif, membantu petani melewati persoalan jangka pendek, tetapi pola yang mendasarinya belum teratasi. Solusi jangka panjang membutuhkan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, agar petani, koperasi, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya dapat belajar bersama, berkoordinasi, dan beradaptasi, sehingga permasalahan dapat ditangani hingga ke akarnya, bukan secara reaktif diatasi ketika masalah sudah muncul.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak seiring munculnya tekanan baru. Pada tahun 2026, fenomena El Niño yang kuat serta musim kemarau yang panjang telah meningkatkan intensitas kebakaran hutan dan lahan gambut (dikenal secara nasional sebagai Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla), di mana titik kebakaran juga tercatat di Indragiri Hilir. Dampak fenomena ini terhadap komunitas petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum diteliti, sehingga membuka peluang untuk riset lebih lanjut. Namun, hal ini mempertegas mengapa ketahanan—yang dibangun atas kelembagaan yang kuat serta perhatian pada pengelolaan lahan gambut—perlu diperkuat sebelum timbulnya gangguan berikutnya, bukan setelahnya.

Di Tay Juhana Foundation, kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem pangan lokal yang tangguh di lahan suboptimal melalui pertanian berkelanjutan. Ikuti pembaruan berkala kami melalui Instagram dan LinkedIn, serta pelajari lebih lanjut keterkaitan pola-pola ini melalui studi lengkapnya di sini.